Dana bansos rawan penyimpangan

Dana bansos rawan penyimpangan
Ilustrasi Okezone
A+ A-
Sindonews.com - Pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Barat terbilang 'hobi' mengalokasikan dana bantuan sosial (bansos) dalam jumlah yang cukup besar. Padahal bansos berpotensi tinggi memicu terjadinya penyimpangan.

"(Bansos) bukan hanya di Jawa Barat sebetulnya, tapi di Jawa Barat proporsinya memang cukup tinggi," kata anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Kota Bandung, Jumat (27/9/2013).

Menurutnya, bansos merupakan salah satu pos yang terbilang rawan penyimpangan. "Bansos dan hibah ini jadi salah satu transaksi rawan," ungkapnya.

Kebanyakan dana bansos justru tidak tepat sasaran. Harusnya bansos diberikan kepada mereka yang memiliki tingkat risiko sosial tinggi. Hal itu justru tidak berjalan baik.

"Lebih dari 60 persen dana bansos dan hibah diberikan kepada mereka yang tidak punya risiko sosial," jelasnya.

Untuk mencegah dana bansos tidak tepat sasaran, Agung mengatakan BPK sudah menyusun program pemeriksaannya. Bahkan dalam waktu dekat tim khusus akan disebar ke berbagai daerah untuk memeriksa dana bansos di daerah.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, menyambut baik apa yang dilakukan BPK. Diakuinya, selama ini banyak celah untuk memanfaatkan dana bansos untuk kepentingan tertentu.

"Jadi memang harus berhati-hati dalam penggunaan dana bansos ini," ucapnya.

dibaca 1.588x
halaman ke-1 dari 2
Top