Nasib Sarkawi ditentukan DPD I Golkar Sulsel

Sindonews.com - Terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua DPRD Luwu Timur, Sarkawi, Panitia Khusus (Pansus) DPD Partai Golkar Luwu Timur merekomendasikan pemberhentian sementara. Namun, bola panas tersebut kini bergulir di DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan.

“Pleno disepakati, rekomendasi diteruskan kepada DPD I apakah akan langsung mengeluarkan keputusan ataukah membentuk tim investigasi terkait isu yang menerpa ketua DPRD Luwu Timur yang juga adalahkader Golkar,” ujar Sekertaris DPD II Golkar Luwu Timur Amran Syam, Selasa (2/4/2013).

Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Luwu Timur, Muhammad Nur, menuding keberadaan pansus dugaan asusila terhadap ketua DPRD Luwu Timur tersebut ilegal karena dinilai hal tersebut adalah ranah Badan kehormatan (BK)DPRD Luwu Timur.

”Sejak awal Badan kehormatan di DPRD Luwu Timur enggan memproses isu tersebut karena tidak adanya laporan dari seseorang," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Luwu Timur, Sarkawi A Hamid diisukan melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang tenaga upah jasa yang bekerja di rumah jabatan ketua DPRD.

Namun isu tersebut dibantah oleh Sarkawi dan menyatakan jika isu tersebut sengaja dihembuskan oleh lawan politiknya sebagai upaya pembunuhan karakter dan karir politiknya.