Pilkada

Pilkada Maluku Utara

DPD I Demokrat Malut lawan SBY

Jum'at,  29 Maret 2013  −  15:37 WIB
DPD I Demokrat Malut lawan SBY
Partai Demokrat (Ist)

Sindonews.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Demokrat (PD) Maluku Utara (Malut) melawan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang mengeluarkan rekomendasi kepada cagub dan cawagub pada pemilukada Gubernur Malut 1 Juli 2013 mendatang.

Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD I Partai Demokrat Malut Juanda Bakar menilai, keputusan Majelis Tinggi yang di pimpin SBY, merekomendasikan Muhajir Albar dan Sahrin Hamid sebagai cagub dan cawagub Malut adalah keputusan yang salah dan keputusan yang menabrak mekanisme partai.

Menurutnya, mekanisme Partai Demokrat dalam memutuskan pilihan terhadap kepala daerah harusnya mengacuh pada hasil survei.

"Sementara rekomendasi Majelis Tinggi yang di pimpin SBY kepada Muhajir dan Sahrin tidak berdasarkan mekanisme. Pasalnya survei untuk Muhajir dan Sahrin sangat rendah dari semua kandidat," kata Juanda dalam pesan singgatnya kepada Sindonews, Jumat (29/3/2013).

Juanda menegaskan, bukan wajib dan hukumnya bagi kader, pengurus Partai Demokrat untuk mendukung Muhajid Albar dan Sahrin Hamid yang di putuskan oleh Majelis Tinggi di pimpin SBY itu.

"Saya berpendapat Partai Demokrat melakukan pembohongan publik. Di Awal pendaftaran penjaringan cagub dan cawagub, DPD I Partai Demokrat Malut telah membuat pernyataan kepada masyarakat, bahwa keputusan rekomendasi dan dukungan Partai Demokrat itu mengacu pada hasil survei. Sementara Muhajir Albar dan Sahrin Hamid surveinya sangat rendah," terangnya.

Pernyataan keras yang disampaikan Juanda ini menyusul dikeluarkannya rekomendasi Majelis Tinggi Demoktar yang dipimpin SBY mengusung Muhajir Albar dan Sahrin Hamid sebagai pasangan cagub dan cawagub Malut yang akan dihelat 01 Juli 2013 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD I Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) Dr Hendra Karianga menegaskan, keputusan Majelis Tinggi DPP yang dipimpin langsung SBY adalah keputusan final sesuai dengan aturan Partai Demokrat.

"Saya kira statemen Juanda Bakar tersebut sangat keliru dan sangat melecehkan ketua Majelis Tinggi Pak SBY. Pasalnya, apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tinggi yang diketuai oleh SBY merupakan keputusan tertinggi yang berlaku di Partai. Untuk pilkada Malut, Demokrat sudah ada rekomendasi untuk Muhajir Albar dan Sahrin Hamid. itu sudah fainal. Tidak bisa dan tidak ada yang mengatakan keputusan Majelis Tinggi PD keliru dan pembohongan publik," jelasnya.

Hendra menambahkan, apa yang disampaikan Juanda itu keliru dan tidak mengerti apa yang berlaku di Demoktar.

"Apa yang suda di putuskan oleh Majelis Tinggi itu merupakan kajian-kajian objektif dan komprehensif. Oleh sebab itu keputusan itu wajib didukung. Kan sudah ada Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh kader Demokrat, dan didalamnnya adalah tunduk dan patuh kepada aturan partai.

Maka itu, Hendra meminta agar Juanda Juanda legowo dan tunduk apa yang sudah diputuskan Partai.


(rsa)

views: 1.169x
shadow