KPU Jabar harus antisipasi sengketa informasi publik

Sindonews.com - Komisi Informasi Daerah (KID) Jawa Barat (Jabar) menyarankan, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar membangun sistem pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan Undang-undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Komisioner KID Jabar Dan Satriana menyatakan, KPU Jabar memang sudah membangun sistem pengelolaan informasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013.

"Sistem layanan pengelolaan informasi KPU Jabar harus sesuai UU yang ada. Saat ini sistem itu sudah ada, kita masih mereview apakah sudah sesuai UU atau tidak. Sehingga KPU tahu apa yang harus diberikan dan apa yang tidak," kata Satriana, di Bandung, Jabar, Selasa (15/12/2012).

KID sendiri sudah menandatangani nota kerja sama (MoU) dengan empat lembaga terkait Pilgub Jabar, yakni dengan KPU Jabar, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar tentang penyelenggaraan Pilgub yang transparan dan akuntabel.

Lewat MoU itu diharapkan, empat lembaga bisa berkoordinasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai tugas pokok dan fungsinya. Khusus MoU dengan KID, diharapkan masyarakat bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang pilgub.

Lebih lanjut Satriana menuturkan, pengalaman pemilukada di berbagai daerah di Indonesia tidak jarang dipicu karena informasi. Sengketa informasi ini terjadi antara KPU dan publik maupun KPU dengan peserta pemilu.

Informasi yang biasa diinginkan misalnya transparansi penggunaan atau pengelolaan dana, kelengkapan berkas peserta pemilu, transparansi pengelolaan hasil pilkada, dan lain-lain.

Menurutnya, menghadapi informasi-informasi itu, KPU harus punya kepastian hukum apakah informasi bisa diberikan atau tidak.

"Maka KPU kita dampingi untuk membangun sistem pengelolaan informasi pilkada ini sesuai UU," ucapnya.

Dia mengakui, KPU Jabar sudah tebuka terhadap KID. Nantinya dalam setiap rapat bersama peserta dari calon Pilgub Jabar, KID akan menghadirinya.

"Kami sebagai mitra. Tujuannya bisa membantu menyelesaikan kemungkinan adanya informasi yang bakal menjadi sengketa," pungkasnya.