Jawa Barat

PT KAI dikriminalisasi

Senin,  15 Oktober 2012  −  21:53 WIB
PT KAI dikriminalisasi
Ilustrasi (istimewa)
Sindonews.com - Pasca penuntutan 12 tahun terhadap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ronny Wahyudi, Kuasa hukum tersangka Wa Ode Nur Zaenab, mengaku sangat kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Sejak awal ada kriminalisasi terhadap klien kami di tingkat penyidikan," kata Wa Ode, usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin (15/10/2012).

Dia mengungkapkan, fakta di persidangan menunjukkan kasus ini murni urusan bisnis, bukan tindak pidana korupsi. Karena PT KAI melakukan kerja sama investasi dengan PT Optima Kharya Capital Manajemen (OKCM), sebelumnya ditulis Optima Kharya Cipta Mandiri, dengan nilai Rp100 miliar.

Kerja sama tersebut bukan keinginan pribadi kliennya yang waktu itu menjadi Dirut PT KAI. Kerja sama justru atas persetujuan Dewan Komiaris PT KAI supaya uang nganggur (iddle) milik PT KAI menghasilkan keuntungan.

"Yang menentukan itu adalah komisaris. Itu fakta hukumnya. Jadi tidak ada keinginan Ronny, sepeserpun dia tidak mengambil keuntungan. Tidak ada perbuatan melawan hukum," tukasnya.

Dia juga membantah tuntutan JPU bahwa Ronny telah melanggar AD/ART PT KAI. Menurutnya, setelah beberapa komisaris diperiksa, terungkap tidak ada AD/ART yang dilanggar.

Sementara hasil investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jabar yang menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp100 miliar, menurutnya tidak berdasar. BPKP sendiri mengakui tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit kasus tersebut.

Di sisi lain, PT OKCM sebenarnya sudah mengembalikan Rp55 miliar. Meskipun dana yang dikembalikan tidak sesuai dengan perjanjian, hal ini bukan masuk ke ranah korupsi tetapi sebagai wanprestasi dari kerja sama bisnis. Sehingga kasus ini masuk ke ranah perdata, bukan pidana.

Wanprestasi ini aturan mainnya di dalam bisnis adalah kewajiban perusahaan untuk menagihnya, bukan dituduh korupsi.

"Apa jadinya jika tiap direktur BUMN yang menandatangani perjanjian kerja sama ujung-ujungnya malah dipidanakan? Kami harap majelis hakim pertimbangkan sesuai fakta hukum di persidangan," harapnya.


Selanjutnya...
dibaca 2.198x
Halaman 1 dari 2
Bagikan artikel ini :
Daftarkan email anda
untuk update berita terkini
Subscribe
shadow