Terkena lemparan batu, Kapolres Lumajang pingsan

Sindonews.com - Demonstrasi mendesak penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Lumajang, berujung rusuh. Ratusan pengunjuk rasa mengamuk karena perwakilan pendemo sempat tidak ditemui Bupati Lumajang Syahrazad Masdar.

Akibat unjuk rasa yang berlangsung ricuh tersebut, Kapolres Lumajang AKBP Susanto pingsan. Dia terkena lemparan batu saat mengamankan unjuk rasa. Pagar pintu masuk kantor bupati juga rusak setelah berhasil dijebol pengunjuk rasa. Demo anarkistis ini berujung dengan dikabulkannya tuntutan pengunjuk rasa. Rencana penundaan 137 pilkades akhirnya batal.

Pilkades tetap digelar akhir Desember 2012 secara serentak. Ratusan pengunjuk rasa dari berbagai desa di Lumajang ini tiba di kantor bupati sekitar pukul 10.00 WIB.Sebelum terjadi kericuhan, mereka sempat berorasi menolak kebijakan Bupati Syahrazad Masdar yang akan menunda pilkades secara serentak. Dalam aksinya,massa membawa puluhan spanduk berisikan cacian pada orang nomor satu di Lumajang. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan ”Tunda Pilkades, Bunuh Demokrasi Desa”, ”Bupati Gelar Doktor Tapi Utek Error”.

Unjuk rasa mendapat pengamanan 700 aparat gabungan yang terdiri dari anggota polisi, personel TNI dan Satpol PP. Mereka disiagakan di Kantor Bupati Lumajang. Unjuk rasa akhirnya makin panas setelah perwakilan pengunjuk rasa gagal bertemu dengan Bupati Syahrazad Masdar. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan aparat keamanan tak dapat dihindari. Ratusan pengunjuk rasa akhirnya berhasil menjebol pagar besi. Mereka berhamburan masuk ke kompleks kantor Pemkab Lumajang. Unjuk rasa makin tak terkendali.

Ada yang melempar batu ke arah kantor dinas Pemkab Lumajang,hingga mendorong Satpol PP. Akibatnya, sebagian kaca ruangan pecah terkena lemparan batu. Di sela-sela hujan batu itulah, Kapolres Lumajang AKBP Susanto yang berusaha menenangkan pengunjuk rasa terkena batu. Perwira menengah yang pernah menjadi Kapolres Sumenep ini akhirnya pingsan karena terkena lemparan batu pada kepala. Pendemo bahkan sempat merobohkan papan baliho yang terbuat dari besi di atas papan kantor bupati.

Mengetahui pimpinan polisi terkena lemparan, anggota polisi melakukan pengamanan penuh. Mereka menembakan gas air mata ke pendemo. Namun hal itu tidak menyurutkan massa untuk mengurangi lemparan batu. Aksi baru reda setelah Bupati Syahrazad Masdar membuka ruang dialog. Menurut bakal calon kades dari Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo, Bunyamin, bupati harus segera melakukan pemilihan kepala desa serentak. Sebab sudah banyak bakal calon kepala desa yang mengeluarkan dana jutaan rupiah. Namun sayangnya bupati malah menunda pelaksanaan pilkades tersebut.

”Untuk Desa Supit Urang saja saat ini sudah ada tiga calon kades. Masing-masing bakal calon ini sudah mengeluarkan dana lebih Rp25 juta,” kata Bunyamin, Kamis 6 September 2012.

Perwakilan dari Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa juga diakomodasi aspirasinya. Perwakilan pengunjuk rasa menggelar pertemuan secara tertutup dengan pejabat terkait di ruang rapat Sekda, Abdul Fatah Ismail. Dari kubu pengunjuk rasa diwakili Ketua Paguyuban Bakal Calon Kepala Desa Niksam, dan didampingi kuasa hukum,Mahmud. Pasca pertemuan tanpa dihadiri Bupati Syahrazad Masdar itu, muncul solusi atas aksi demo anarkistis tersebut. Pilkades 137 desa di Lumajang akan dilaksanakan secara serentak pada akhir tahun 2012.

”Pilkades kami laksanakan dan diserahkan pada pemerintahan desa,” terang Bupati Syahrazad
Masdar didampingi Wabup As’at Malik. Dia menambahkan, kebijakan itu dilakukan demi kepentingan masyarakat Lumajang. ”Anda tahu sendiri, massa menyampaikan demokrasi dengan anarkis,” ujarnya.

Untuk pentahapan pelaksanaan pilkades yang diminta, bupati akan menyerahkan kepada kepala desa yang tahu. Karena pelaksanan pilkades ada tahapan yang harus dilalui.

”Ketemu perwakilan ada macam-macam dan minta buat oretan (catatan),soal tuntutannya, pokoknya saya serahkan pada kades, soal ini tidak ada yang kalah menang,” tandasnya.

Kepala Bagian Humas Pemkab Lumajang, Edy Hozaini sangat menyayangkan tindakan massa yang merusak sejumlah aset negara di kantor Bupati Lumajang.

”Sebenarnya alasan penundaan pilkades tersebut untuk menjaga situasi di desa kondusif karena bersamaan dengan tahapan pilkada, namun massa tetap bersikeras untuk melaksanakan pilkades sesuai jadwal akhir tahun ini,” paparnya.