MUI tak akan cabut fatwa sesat Syiah

Sindonews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menegaskan tidak akan mencabut fatwa terkait Fatwa MUI Jatim dengan nomer Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang kesesatan ajaran Syiah. Pasalnya, keluarnya fatwa tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ajaran Syiah.

"Fatwa itu dikeluarkan melalui beberapa kajian. Bukan dalam waktu singkat. Presiden saja tidak bisa mencabut fatwa itu," kata Sekretaris MUI Jatim M Yunus kepada wartawan, Kamis (6/9/2012).

Menurut Yunus, keluarnya fatwa tersebut, MUI Jatim telah melakukan kajian sejak tahun 2004 lalu. Kondisi itu, jauh sebelum terjadinya konflik di Sampang. Bahkan, MUI Jatim juga melakukan kajian terhadap kitab-kitab yang digunakan rujukkan oleh warga Syiah diantarnya Kitab Bihanul Amar, Furu'ul Kahfi dan sejumlah kitab lainnya.

Sekitar ada 20 kitab yang menjadi rujukan MUI Jatim. Kata Yunus, tidak benar jika munculnya Fatwa MUI Jatim ini adalah pemicu tindakkan kekerasan di Sampang. Sebab kekerasan di wilayah tersebut sudah ada sejak Tahun 2003 berlanjut pada tahun 2006, tahun 2009 hingga tahun 2011 dan berlanjut pada tahun 2012 ini.

Atas kajian tersebut, MUI melakukan kajian dan juga permintaan dari sejumlah daerah. Sementara Fatwa tersebut keluar pada tanggal 21 Januari 2012 lalu.

Ia juga mengatakan, fatwa MUI Jatim ini sebenarnya adalah untuk memperkuat Fatwa MUI Pusat yang dikeluarkan pada tahun 1984 lalu. Dalam fatwa itu, MUI menegaskan agar masyarakat mewaspadai aliran Syiah.

"Namun bagi kalangan Syiah, fatwa tersebut dipolitisir dengan mengatakan bahwa Syiah tidak sesat berdasarkan fatwa tersebut. Makanya, fatwa MUI Jatim itu mempertegas Fatwa MUI Pusat dengan melalui sejumlah kajian bersama ormas-ormas Islam lainnya," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Kebhinekaan dan Anti-Kekerasan Malang menuntut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mencabut fatwa syiah sesat. Aliansi berpendapat jika fatwa tersebut memicu kebencian umat terhadap kelompok dan faham tertentu.

Koordinator aliansi, Reymond Kamil, mengatakan fatwa MUI Jatim tersebut justru memicu kekerasan. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di padepokan Komunitas Kalimetro, Kota Malang, Rabu 5 September 2012 lalu.