Pilkada

DPT ganda, Bawaslu & KPU Malut bersitegang

Syamsudin Sidik

Rabu,  15 Mei 2013  −  20:13 WIB
DPT ganda, Bawaslu & KPU Malut bersitegang
Ilustrasi (istimewa)

Sindonews.com - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) 01 Juli 2013 dipastikan ditunda. Pasalnya, sampai sekarang rapat penetapan pleno DPT masih bermasalah. Bahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara sempat bersitegang.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut Azis Marsaoly, saat dikonfirmasi setelah menghadiri rapat pleno DPT di Kantor KPU Malut mengatakan, ada temuan indikasi DPT ganda di KPU se-kabupaten dan kota Malut membuat penetapan DPT molor.

Ia menegaskan, masalah ini terungkap saat Panwaslu Kota Ternate menemukan DPT ganda dari KPU Kota Ternate. Tak hanya itu, sejumlah Panwaslu di kabupaten/kota juga menemukan kasus serupa.

Bawaslu Malut mencatat, indikasi DPT ganda terdapat di Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan dan KPU Halmahera Utara.

"Dengan indikasi ini maka kinerja KPU harus dievaluasi semuanya," katanya di kantor KPU Malut, Rabu (15/5/2013).

Dengan temuan tersebut dan belum adanya pemecahan masalah, Azis menduga, akan memengaruhi tahapan pencoblosan pada 1 Juli 2013 nanti.

"Kami berharap semoga KPU bisa melakukan kinerjanya sesuai dengan peraturan dan jadwal yang ada. Soal pelanggaran apabila dilihat maka KPU Kota Ternate telah melakukan pelanggaran adminstratif. Sehingga harus diberikan teguran keras oleh KPU provinsi," pungkasnya.

Secara terpisah, Ketua KPU Malut Muliyadi Tutupoho, menjelaskan dengan temuan atau data yang diberikan Bawaslu Malut kepada mereka akan segera ditertibkan.

Muliyadi memastikan, tahapan Pilgub 2013 akan berjalan sebagaiman jadwal walaupun masih adanya masalah. DIa menjamin, KPU Malut punya program khusus untuk melacak data-data DPT ganda.

"Kami berharap hari ini (Penetapan DPT) KPU Kota Ternate bisa selesai, tapi kan Ternate belum selesai. Sehingga ditunda besok setelah penetapan pasangan calon," jelasnya.

Untuk pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU kabupaten dan kota, sambung Muliyadi itu merupakan wilayah kode etik.

"Itu wilayah tersendiri yang akan dilakukan oleh institusi Bawaslu atau Panwas setempat. Dengan dasar ini baru kita bisa tindaklanjuti. Memang pekerjaan KPU dan pekerjaan Panwas pasti berbeda. Pekerjaan KPU adalah pekerjaan tehnis yang memang itu berbasis pada tingkat bawah PPS, PPK, KPU kabupaten dan Kota," pungkasnya.

 

(ysw)

shadow