Kalimantan & Sulawesi

Polisi bubarkan paksa aksi demontrasi warga Timampu

Abdul Aziz

Minggu,  24 Maret 2013  −  17:07 WIB
Polisi bubarkan paksa aksi demontrasi warga Timampu
Ilustrasi

Sindonews.com - Aksi demonstrasi yang dilakukan warga Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, di pertigaan Jalan Towuti - Sorowako, berlangsung ricuh.

Sedikitnya, 10 orang pengunjuk rasa terpaksa diamankan aparat Kepolisian Resort Luwu Timur. Penangkapan kesepuluh pengunjuk rasa tersebut, lantaran dinilai telah melakukan tindak anarkis.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Timampu berunjuk rasa menuntut ganti rugi lahan mereka yang tenggelam akibat pembangunan Dam Larona milik perusahaan Pertambangan Nikel, PT. Vale Indonesia,Tbk.

“Kami terpaksa mengambil tindakan tegas kepada 10 orang pengunjuk rasa yang melanggar aturan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Selain menahan kendaraan milik PT Vale, mereka yang kami amankan juga membawa senjata tajam, seperti golok, dan badik. Bahkan di antaranya dalam keadaan mabuk,” kata Kapolres Luwu Timur, AKBP Rio Indra Lesmana, Minggu (24/3/2013).

Para demonstran ini menurut Kapolres Rio diamankan di Mapolres Luwu Timur, Malili untuk dimintai keterangan atas  perbuatannya.

“Sehari sebelum demo, mereka (warga Timampu), telah membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai bahwa tetap melanjutkan tuntutan mereka kepada manajemen PT Vale atas tanah tenggelam sebesar Rp250 juta/perhektar, dengan tidak lagi menahan dan mencegat mobil operasional perusahaan beserta karyawan yang akan bekerja. Namun perjanjian tersebut dilanggar sehingga kami melakukan upaya paksa membubarkan aksi mereka,” tutur Kapolres Rio.

Sementara Presiden Direktur (Presdir) PT Vale Indonesia Tbk Nico Canter mengatakan ganti rugi atas lahan yang tergenang tersebut sudah diselesaikan pada tahun 1982 (30 tahun yang lalu).

PT Inco (waktu itu) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu (waktu itu) telah memberikan kompensasi kepada masyarakat Timampu dalam bentuk penyediaan sarana listrik, dua buah traktor dan 200 sak semen sesuai dengan harapan masyarakat ketika itu.

Adapun hal yang terkait dengan peristiwa tahun 1997/1998, lanjut Nico, dimana sejumlah tanaman yang ditanam kembali oleh masyarakat Timampu di lahan yang sama akibat musim kering dan kemudian tergenang lagi ketika ketinggian air danau kembali naik ke ketinggian semula, telah diselesaikan dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk empat desa pesisir Danau Towuti, termasuk Desa Timampu.

Selain itu, PT Vale juga menyatakan pada pertemuan 25 Februari tahun 2013 bahwa PT Vale siap untuk segera menyelesaikan komitmen yang tertera di dalam Surat perjanjian persetujuan yang ditanda-tangani bersama Pemkab, PT Inco dan perwakilan masyarakat tertanggal 5 Agustus 2000.

Dimana, Pemkab Luwu Utara dan PT Inco akan mengupayakan lahan perkebunan (untuk masyarakat Timampu) dimana luas dan pelaksanaannya dikondisikan dengan situasi lahan yang akan direncanakan dan mengikuti aturan pemerintah.

"Perjanjian persetujuan tersebut, PT Vale telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan (bukan ganti rugi) dalam rangka penyediaan lahan perkebunan tersebut sebesar Rp32,5 juta per hektar," ucapnya.
 
Adapun luas lahan yang dimaksud akan diverifikasi lebih lanjut di lapangan oleh tim gabungan (wakil masyarakat, PT Vale, dan pemkab) serta instansi terkait.

Proses negosiasi penyelesaian “tuntutan” ini telah dilakukan sejak bulan Oktober 2012 baik dilakukan secara informal maupun melalui pertemuan yang dimediasi oleh Pemkab Luwu Timur, DPRD Luwu Timur, maupun Polres/Polsek setempat.

Awalnya, Tim Panitia Penyelesaian menuntut ganti rugi sebesar Rp160.965.081.200 kepada PT Vale atas tergenangnya lahan masyarakat Timampu tersebut. Jumlah tersebut dinyatakan sebagai pembayaran kompensasi atas garapan pertanian sawah masyarakat yang dihitung sejak tahun 1975.
 
"Padahal sesuai dengan penjelasan kami, bahwa PT Vale telah menyelesaikan ganti rugi lahan dan tanaman sebagaimana dimaksud," pungkasnya.

 

(rsa)

shadow