Merasa Dibohongi, Warga Jatigede Duduki Pusat Pemerintah Sumedang

SUMEDANG - Ratusan warga terdampak pembangunan Waduk Jatigede kembali menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (25/5/2016). Di depan kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, ratusan warga nyaris bentrok dengan aparat kepolisian.

Situasi memanas saat warga meminta agar Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra hadir di tengah-tengah mereka dan ikut melakukan aksi ke Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Kabupaten Sumedang, namun mengetahui bahwa di kantor DPRD Sumedang hanya ada lima orang anggota dewan.

Salah seorang anggota DPRD Sumedang Titus Diah yang berusaha menenangkan massa pun jadi luapan kekesalan warga. Titus pun dipaksa warga turun dari podium, dan tidak diperkenankan melanjutkan pidatonya.

Melihat massa yang mulai panas, aparat kepolisian dari Polres Sumedang sigap mengamankannya dari kepungan warga. Setelah itu, ratusan warga pun mulai meluapkan kekesalannya dengan merangsek masuk ke halaman parkir kantor DPRD Sumedang, dengan menerobos barikade aparat kepolisian.

Emosi warga mulai mereda setelah kelima orang anggota DPRD yakni, Titus Diah, Endang Sirodjudin, Listio, Uu Rukmana (Fraksi Gerindra), dan Yogie Yaman Santosa (Fraksi Golkar) sepakat untuk ikut aksi jalan kaki dari kantor DPRD Sumedang menuju kantor IPP Sumedang, menyusuri Jalan Raya Bandung-Cirebon sejauh 2 kilometer.

Sayang, setibanya di IPP, warga pun harus menelan kekecewaan mendalam karena Wabup Sumedang Eka Setiawan dan Sekda Sumedang Zaenal Alimin tengah berada di luar kota.

Warga pun bersepakat untuk tidur dan menduduki kantor IPP Sumedang, hingga Wabup Sumedang tiba di IPP dan menerima aspirasi warga.

Koordinator aksi Mahmudin mengatakan, Pemkab Sumedang dinilai tidak berkomitmen menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi warga terdampak Waduk Jatigede.

“Wakil Bupati Sumedang Eka Setiawan pembohong. Sebelumnya dia (wabup) menjanjikan akan memasilitasi kami melakukan aksi ke Kementerian PU Pera di Jakarta, namun nyatanya dia berbohong, sampai saat ini itu tidak terealisasi dan nasib kami tak kunjung diperjuangkan Pemda Sumedang,” ujarnya.

Selama berbagai dampak sosial, ekonomi belum selesai, kata dia, warga terdampak tak akan bosan dan terus melakukan aksi unjuk rasa.

“Permasalahan pembebasan tanah sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai penanganan komplain tanah/bangunan milik kami meski tanah/bangunan kami saat ini sudah tergenang. Mulai dari hak atas kepemilikan tanah kami yang terlewat murni, salah ukur/salah klasifikasi, salah bayar, dan permasalahan baru yaitu mengenai tanah warga yang berada di bawah elevasi 262, 5 mdpl, yang posisinya di luar patok wilayah genangan yang belum diukur dan belum diganti rugi tapi sudah mulai tergenang,” terang warga eks Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja ini.

Selain itu, lanjut dia, proses penanganan dampak sosial ekonomi kemasyarakatan masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari pelaksanaan pembayaran uang ganti rugi/kerohiman hingga proses perpindahan penduduk yang luput dari perhatian Pemkab Sumedang.

“Bekal kami di tempat relokasi saat ini sudah habis, sementara lahan garapan yang sebelumnya jadi mata pencaharian kami sudah hilang tergenang, di sana kami mulai kelaparan. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum di tempat relokasi tidak terprogram dengan jelas oleh Pemkab Sumedang. Bahkan, sarana penerangan listrik pun saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah. Padahal warga korban Waduk Jatigede pindah dari lokasi genangan ke pemukiman baru di tempat relokasi itu bukan atas kehendak sendiri, dan warga adalah pelanggan yang sah dari PLN,” sebutnya.

Kemudian, lanjut dia, pembangunan sarana pendidikan pun hingga saat ini terbengkalai dengan belum ada satu sekolah pun yang kembali dibangun secara utuh.

“Sarana kesehatan dan sarana ibadah pun luput dari perhatian Pemkab Sumedang. Waduk Jatigede membuat kami menderita dan Pemkab Sumedang hanya diam saja. Imbasnya menimbulkan permasalahan baru bagi warga, jalan provinsi terputus menyebabkan beberapa wilayah terisolir, roda perekonomian warga terhenti akibat tidak ada lahan garapan dan tidak adanya akses jalan. Pembangunan Waduk Jatigede ini adalah bencana sosial karena tidak ada program pemberdayaan dan program kesejahteraan warga yang jelas, ” katanya lagi.

Asisten Pembangunan II Setda Sumedang Dede Hermansyah yang mencoba menenangkan warga mengatakan, saat ini seluruh aspirasi warga tengah dalam proses penyelesaian.

“Seluruh aspirasi warga dalam proses. Semua terus berproses dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi warga. Terkait verifikasi data tanah/bangunan yang jadi hak warga pun sudah kami sampaikan ke pihak Satker Waduk Jatigede,” tandasnya.