Seribu Tenaga Honorer Karawang Ancam Demo Jokowi

KARAWANG - Rencana pemerintah membatalkan pengangkatan tenaga honorer Kategori 2 (HK2) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2016 ini mendapat reaksi dari para pegawai HK2 di Karawang. Sebanyak 1.000 pegawai pemda dan guru HK2 akan menggelar aksi demo ke Istana Negara.

Mereka akan menyampaikan protes kepada Presiden Joko Widodo karena membatalkan pengangkatan pegawai honorer.

"Kita sedang mempersiapkan rencana aksi demo ke Istana Negara pada 10 Februari nanti. Bukan hanya pegawai di lingkungan pemda saja tetapi juga para guru honerer juga akan ikut dalam aksi nanti. Setelah kita data ada sekitar seribu tenaga honorer di Karawang yang akan ikut demo. Karena jumlah yang ikut aksi demo nanti cukup besar makanya kita mempersiapkan ini sejak jauh hari," kata Ketua Forum HK2 Kabupaten Karawang Ahmad Gojali, Senin (25/1/2016).

Menurut Gojali, para pegawai honor saat ini resah setelah mendengar keterangan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi yang membatalkan pengangkatan HK2 menjadi CPNS tahun 2016 ini.

Padahal, sebelumnya pemerintah berjanji melakukan pengangkatan tenaga honor secara bertahap mulai tahun 2016 ini. Hal itu dituangkan dalam kesepakatan ketika pegawai HK2 audensi dengan Komisi II DPR RI 15 September 2015.

"Pernyataan Menpan RB membatalkan pengangkatan pegawai HK2 sudah menyakitkan dan tidak manusiawi. Padahal pemerintah saat itu sudah berjanji akan mengangkat pegawai HK2 mulai tahun ini, kenapa tiba-tiba dibatalkan," katanya.

Gojali mengatakan, dalam aksi demo besar-besaran nanti, seluruh honorer K2 akan tetap menuntut kepada pemerintah agar pengangkatan CPNS dari honorer K2 dilaksanakan tahun ini.

"Kalau begini caranya (pengangkatan ditunda) berarti pemerintah sudah ingkar dengan janji mereka. Padahal hasil kesepakatan saat itu kami diangkat menjadi CPNS secara bertahap dari 2016 sampai 2020," ungkapnya.

Menurut Gojali, pihaknya menuntut dan berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) agar HK2 tetap diangkat menjadi CPNS mulai tahun ini.

"Sepertinya Pak Menteri belum bisa memahami eksistensi HK2 di lapangan. Tentunya lebih baik menterinya mundur saja dari jabatannya," tegas Gojali.

Sementara Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana mengaku tidak dapat menyembunyikan kekesalannya terhadap keputusan Menpan RB tersebut.

Menurut Nandang, dia sangat merespons keinginan para HK2. Aksi demo nanti, kata Nandang, merupakan bagian untuk memperjuangkan nasib guru dan HK2 dari instansi lainnya.

"Untuk itu, kita rencanakan dengan matang agar aksi nanti keinginan kita bisa tersampaikan dengan jelas," kata Nandang.

Menurut Nandang, jika keputusan pembatalan benar dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu sangat menyakitkan hati guru HK2. Sebab, sebelumnya, sudah ada kesepakatan bersama bahwa HK2 akan diangkat bertahap mulai tahun 2016 ini.

"Saya berharap pada tanggal 10 Februari nanti seluruh HK2 mau ikut ke Jakarta. Bahkan menurut saya perlu juga kita menggelar aksi di daerah menuntut pemerintah daerah mengeluarkan sikap mendukung perjuangan HK2," kata Nandang.