Pajak Sapi Potong Dinilai Matikan Peternak Lokal

JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Daging dan Feedlot Indonesia (Apfindo) Joni Liano mengungkapkan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk untuk impor sapi bakalan dan sapi siap potong yang tertuang dalam PMK nomor 267 tahun 2015, dinilai sangat kontradiktif dengan keinginan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi.

(Baca Juga: Kena Pajak, Harga Sapi Impor Diprediksi Makin Melambung)

Menurutnya harga daging sapi stabil meskipun ada impor di tengah kondisi suplai dan demand yang akurat. "Harga stabil, kondusif, lalu ada PPN 10%, itu beban konsumen, sekarang artinya sangat kontradiktif dengan maunya pemerintah. dalam menstabilkan harga daging sapi. Terus ditambah pajak artinya harga sapi naik 10%, daya beli masyarakat akan turun. Imbasnya ekonomi tidak bergerak," jelasnya di Jakarta, Jumat (21/1/2016).

Dia menerangkan jika hal ini terus terjadi, harga di pasar bisa naik tajam dan menyebabkan ancaman inflasi tinggi buat Indonesia. Terlebih lagi, menurutnya ini akan mematikan budidaya peternakan Indonesia.

"‎Agak sedikit aneh, daging sapi dibebaskan dari PPN tapi sapinya dikenakan pajak. Ini aneh. Sekarang orang makan sapi di negeri ini, ada sapi lokal, bakalan dan impor. Sama saja kebijakan ini mematikan budidaya peternakan Indonesian, karena lebih mahal sapi hidupnya, ditambah pajak 10%. Ini Sama saja kita beri subsidi kepada peternak luar negeri," sambungnya.

Dijelaskan jika dengan kondisi ini, maka berujung pada pemberian kesempatan buat peternak luar negeri. Imbasnya pengusaha sapi di Indonesia akan mati, Dia mengatakan kondisi ini tinggal tunggu waktu saja.

"Daging produksi dalam negeri tidak akan ada daya saingnya. Kalau tidak ada daya saing tunggu saja kematiannya, oleh karena itu kita minta dibatalkan peraturan menteri keuangan ini," pungkasnya.