Warga BAB di Sungai, Pemprov Jateng Butuh 1,6 Juta Jamban

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah hingga kini masih kekurangan sebanyak 1,6 jamban bagi warganya. Tidak adanya jamban membuat warga melakukan buang air besar (BAB) di sungai maupun kebun.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Yuliyanto Prabowo mengatakan, berdasarkan pendataan yang dilakukan, Jateng masih membutuhkan sekitar 1,6 juta jamban.

“Kebutuhannya banyak sekali, Di Jateng yang belum punya akses jamban sekitar 22% dari total jumlah rumah tangga,” kata dia di Semarang, Jumat (13/11/2015).

Pada 2016, Pemprov Jateng akan membangun 2.000 jamban untuk keluarga miskin. Saat ini, anggaran pembangunannya telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016.

Bantuan sosial berupa stimulan itu diberikan kepada keluarga yang belum memiliki jamban. Menurutnya, kebiasaan BAB di sungai itu banyak ditemukan di pedesaan.

Kebiasaan itu bukan karena mereka tidak mambu membangun jamban, namun karena sudah turun temurun. Oleh karena itu, lanjut dia, dalam memberikan bantuan jamban itu pihaknya juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat.

“Targetnya ingin mengubah pola hidup sehat,” katanya.

Bantuan ini diperkirakan akan dapat terealisasi di pertengahan tahun 2016 atau sekitar bulan Juni-Juli. Sementara di akhir tahun 2015 ini, pihaknya juga akan membangun program 1.000 jamban di Jateng melalui APBD Perubahan 2015.

“Jadi tahun ini 1.000 jamban, tahun depan 2.000 jamban,” bebernya.

Yulianto mengatakan, rencana pembangunan 2.000 jamban tahun depan memang masih jauh dari kebutuhan. Maka diharapkan program ini dapat didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Selain itu, pihaknya juga berharap bagi pihak swasta agar turut serta mendukung program tersebut.

“Bantuan corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta kalau bisa dikembangkan dalam bentuk jamban, dari pada membuat pertunjukan musik, kan kalau ini lebih bermanfaat,” katanya.

Sementara itu, anggota fraksi Gerindra DPRD Jateng M Ishak berharap, pembangunan jamban keluarga hasilnya bukan sekadar terbangunnya jamban secara fisik, namun juga harus mampu meningkatkan prilaku hidup bersih.

“Kami ingatkan agar kegiatan atau program jangan hanya bersifat fisik dan administratif, namun juga pengaruhnya harus sesuai dengan fungsi program yaitu kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.