PBB Sebut 50.000 Tewas dalam Gempa Turki-Suriah

NEW YORK - Gempa dahsyat yang melanda Turki dan Suriah telah menewaskan sedikitnya 50.000 orang dengan lebih banyak lagi yang terluka, puluhan ribu masih hilang dan ratusan ribu kehilangan tempat tinggal. Hal itu diungkapkan Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths.

Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB bahwa tiga minggu setelah gempa dengan magnitudo 7,8 melanda Turki selatan dan Suriah utara, diikuti oleh gempa susulan yang kuat termasuk pada hari Senin, skala bencana sekarang jauh lebih jelas: Setidaknya 44.000 orang telah tewas di Turki dan sekitar 6.000 di Suriah terutama di barat laut yang dikuasai pemberontak.

Permohonan kilat PBB untuk USD397,6 juta untuk membantu korban gempa Suriah didanai 42 persen dan permohonan USD1 miliar untuk korban di Turki hanya didanai 7,4 persen - dan ini hanya mencakup kebutuhan darurat untuk tiga bulan ke depan, juru bicara PBB Stephane kata Dujarric Selasa.

Griffiths mengatakan pada pertemuan DK PBB yang berfokus pada Suriah bahwa sebelum gempa bumi, 15,3 juta orang atau 70 persen dari populasi negara itu membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan dia mengatakan melihat selama kunjungan pasca gempa bahwa dalam kondisi musim dingin yang keras seluruh lingkungan telah hancur.



“Penilaian awal menunjukkan 5 juta orang di Suriah membutuhkan tempat tinggal dasar dan bantuan non-pangan,” kata wakil sekretaris jenderal untuk urusan kemanusiaan itu.

“Di banyak daerah, empat hingga lima keluarga ditampung dalam tenda, tanpa fasilitas khusus untuk orang lanjut usia, penderita penyakit kronis, atau penyandang disabilitas,” imbuhnya seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (1/3/2023).

Selain itu, Griffiths memberi tahu anggota DK PBB bahwa ratusan bangunan berisiko tinggi runtuh, ribuan lainnya mungkin perlu dihancurkan, risiko penyakit meningkat di tengah wabah kolera pra-gempa, dan harga makanan serta barang-barang penting lainnya mendaki lebih tinggi.

“Perempuan dan anak-anak menghadapi peningkatan pelecehan, kekerasan dan risiko eksploitasi dan kebutuhan akan dukungan psikososial sangat besar,” katanya.