Kapolri, Mendagri dan Dewan Tak Sepakat Madura Jadi Provinsi

BANGKALAN - Meskipun wacana Madura jadi provinsi terus digulirkan, namun banyak kalangan yang tidak sepakat dengan rencana tersebut. Sebab, membentuk provinsi bukan satu-satunya cara untuk mensejahterakan masyarakat madura.

Tetapi, masih banyak cara lain untuk bisa mensejahterakan masyarakat Madura dan memajukan pulau Madura. Seperti memaksimalkan sesuatu yang bisa diberdayakan oleh warga Madura supaya kesejahteraannya meningkat.

"Mensejahterakan masyarakat tidak harus dengan membentuk sebuah provinsi. Sebelum membentuk provinsi harus lihat dulu kelebihan dan kekurangannya," terang Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti pada wartawan saat berada di Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Sabtu (24/7/2015).

Menurut Badrodin, jangan hanya membentuk provinsi dan kabupaten atau kota untuk sekedar bagi-bagi jabatan. Tetapi, apa yang bisa diberdayakan di Madura untuk kesejahteraan masyarakat, itu yang perlu dimaksimalkan.

"Saya yakin Madura bisa maju kalau punya komitmen. Jangan berpikir sapa yang maju dan diuntungkan, kalau seperti tidak maju-maju. Sebenarnya saya berharap pasca Suramadu beroperasi, madura bisa berubah dan ada kemajuan," ujarnya.

Tetapi, sambung Kapolri, ketika melewati Suramadu perubahan tidak nampak. Sebetulnya ada potensi besar untuk bisa memajukan Madura. Ini terjadi jika di Madura ada alternatif, misal ada pabrik dan investor pasti banyak menanamkan modalnya disini.

"Apalagi bisa membangun pelabuhan, dulu sebelum kejadian (ditangkap KPK) saya pernah bilang pada kiai Fuad, Bangkalan harus menjadi pelopor untuk kemajuan Madura karena terdekat dengan Suramadu. Bisa bangun kawasan industri, jika sudah begitu Madura akan maju dan berdampak pada perekonomian masyarakat juga," ucapnya.

Hal senada juga dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo. Politisi senior PDIP ini menyatakan, Jawa Timur tanpa Madura ibaratkan sayur tanpa garam. Jadi untuk memajukan Madura harus dilakukan percepatan pembangunan.

"Bersinergi dengan pemerintah provinsi, anggaran diperbanyak, dan pembangunan infrastrutur juga terus dilakukan karena madura banyak tambang gas dan minyak. Jadi nanti bukan pulau tertinggal lagi, melaikan pulau modern, amanah dan taat agama. Kearaifan lokal tidak boleh ditinggal, meskipun nanti maju," sebutnya.

Penolakan wacana Madura Provinsi juga muncul dari salah seorang anggota DPRD Jatim asal Madura, Mahfud. Ia mengatakan, bicara Madura provinsi terlalu prematur karena membutuhkan waktu yang panjang supaya tidak seperti daerah pemekaran selama ini.

"Bangun dulu Madura, maju kan dulu madura baru bicara Madura provinsi. Kalau belum apa-apa sudah bicara Madura provinsi rakyat akan kelaparan dan jatuh miskin. Kita belum siap, baik SDM maupun SDA. No madura provinsi, membangun Madura yes," pungkasnya.